Profil PPID

Tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini disahkan untuk mewadahi hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Dengan harapan dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menunjang pelaksanaan Undang-undang tersebut pemerintah membuat kebijakan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh instansi pemerintahan. Tak terkecuali di RSU Haji Medan.

Pembentukan PPID di RSU Haji Medan diharapkan mampu untuk selalu menjadi jembatan bagi masyarakat akan hak memperoleh informasi publik serta mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.



URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RSU Haji Medan

I. ATASAN PPID :

  1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan informasi Publik dilingkungan RSU Haji Medan.
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik RSU Haji Medan.
  3. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab pelayanan Informasi Publik RSU Haji Medan
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan RSU Haji Medan telah sesuai dengan peraturan perundangan.

II. KETUA PPID :

Tugas Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSU Haji Medan adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksananakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan RSU Haji Medan.

III. SEKRETARIS :

Tugas Sekretaris yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasikan informasi, dan pelayanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSU Haji Medan.

IV. BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI:

Tugas Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.

V. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI :

Tugas Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan memberikan pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.

V. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.